Praktek KKN Jadi Penghambat Kemajuan Pembangunan

KEPRIONLINE.CO.ID, BATAM ~ Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Di bidang penegakan hukum menjadi tantangan utama program Nawacita Presiden Jokowi sebagai prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hal itu disampaikan oleh Hakim Agung RI, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH yang dijuluki “Si Malaikat Pencabut Nyawa” (dalam kapasitasnya sebagai penentu hidup-mati terpidana hukuman mati) dalam Acara Diskusi Publik,

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Pemda Berbasis Anti KKN Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” yang berlangsung di Ruang Serba Guna Bank Indonesia-Batam, Sabtu, (24/02/2018).

“Salah satu poin dalam Nawacita adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Praktek korupsi di daerah secara langsung telah membawa dampak negatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, membangun pemerintahan yang anti KKN saat ini sudah menjadi keniscayaan. Inilah prioritas utama program Nawacita di bidang penegakan hukum. Hukum harus berdaulat di negeri ini,” kata Prof. Gayus.

Lebih lanjut Prof. Gayus mengatakan bahwa pendapat dari para ahli dari Universitas terkemuka Amerika pernah mengingatkan kita betapa pentingnya penguatan sektor hukum di tengah membaiknya demokrasi kita.

“Jefry Winters dari Northwestern University, USA, pernah mengingatkan kita bahwa era reformasi berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis, namun sayangnya tidak diikuti dengan penguatan pada sektor hukum.

Oleh karena itu, dari perspektif pembangunan nasional, sangat disayangkan karena kemajuan di bidang demokrasi tidak diimbangi dengan sistem penegakan hukum yang kuat. Indonesia menurut Winters sesungguhnya dipimpin oleh sistem Oligarki yang di dalamnya penuh dengan orang-orang jahat.

Praktek KKN yang melanda dunia peradilan, termasuk korupsi yang melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota dan Anggota DPRD membuktikan kebenaran pendapat Winters tersebut,” kata Prof. Gayus.

Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dirumuskan kewajiban setiap penyelenggara negara untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan, Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat, dan tidak KKN,

Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan golongan tertentu,

Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan yang tercela,

Bersedia menjadi saksu dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun prakteknya, menurut Prof. Gayus kasus KKN masih marak.

“Menjelang Pilkada tahun 2018 ini, kasih banyak kasus KKN yang melibatkan pemerintah di daerah. Seperti yang terbaru, Bupati Ngada, Marianus Sae di NTT yang menjadi CaGub justru terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

Dalam keterangan KPK dijelaskan bahwa Marianus Sae menerima suap sekitar 4,1 Milyar dari seorang kontraktor yang sering menang tender. Nah, ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, Mari kita semua mereformasi diri dan memerangi tindakan melawan hukum KKN yang sangat menciderai bangsa,” tutupnya.

Beberapa elemen penting masyarakat hadir di acara diskusi publik ini yakni, Hakim Agung, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH, Perwakilan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan dari KPK, Perwakilan dari Pemprov. Kepri, Perwakilan dari BI, Unsur FKPD, Unsur TNI dan Polri, Mahasiswa dan tamu undangan lainnya. ( KEPRIONLINE/BATAM/MANURUNG ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *