Terkait kejelasan Calon Wagub, Aliansi Masyarakat Peduli Kepri datangi DPRD Kepri

KEPRIONLINE.CO.ID, KEPRI ~ Sekitar 50 orang dari organisasi massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Kepri (AMPK) dan sejumlah perwakilan OKP Kepri datangi DPRD Provinsi Kepri siang ini, Senin, (27/11).

Mereka mempertanyakan tindak lanjut dari hasil Sidang Paripurna DPRD Kepri beberapa waktu lalu terkait kepastian pencalonan Cawagub Kepri. Menurut mereka ada kesan bahwa Gubernur Kepri kurang respon terhadap proses penentuan Cawagub ini.

Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD lainnya pun menerima kedatangan AMPK dan adakan audiensi dengan mereka.

Juru bicara AMPK, Raja Mansyur mengatakan,” Sedari awal sudah ada komitmen bahwa wakil gubernur harus segera diisi karena kelancaran roda pemerintahan di Provinsi Kepri ke depan sebagai taruhannya. Sudah hampir dua tahun lebih belum ada kepastian juga. Demi rakyat Kepri, AMPG mendesak agar segera diputuskan. Jangan diulur-ulur lagi. Ini ada kesan gubernur kurang merespon kepastian cawagub ini”, katanya.

Lebih lanjut Raja Mansyur mengatakan sangat mengapresiasi kinerja DPRD Kepri yang telah mensahkan pencalonan Isdianto.

“Kami sangat mengapresiasi segala jerih payah DPRD yang telah mensahkan pencalonan Indianto. Apa yang dilakukan oleh DPRD sudah berjalan dengan baik. Putusan sudah ada saru calon tetap. Yang kita sayangkan adalah adanya upaya-upaya dari pihak tertentu yang terkesan mengulur-ulur waktu. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu apa yang selanjutnya DPRD lakukan pasca putusan Paripurna kemarin?”, tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan bahwa persoalan penentuan cawagub Kepri ini cukup melelahkan dan menyita waktu.

“Persoalan yang dihadapi adalah adanya mekanisme administrasi yang harus dilalui. Kita sepakati itu. Kita sudah sahkan pencalonan Isdianto setelah lolos verifikasi. Nah, untuk calon yang lain ada yang gugur dan ada yang menarik diri dari bakal calon. Hingga saat ini sudah tiga kali kami menyurati gubernur tentang pengganti bakal calon itu. Tapi tidak ada respon sama sekali”, katanya.

Jumaga juga mengatakan bahwa DPRD selama ini sudah cukup sabar menunggu respon gubernur.

“Kita sudah cukup sabar menunggu respon gubernur. Seandainya gubernur masih meminta waktu, kita kasih toleransi. Ini tidak direspon sama sekali. Jadi kita close. Bulan depan hasilnya sudah pasti ada. Ini harus kita selesaikan secepatnya demi rakyat Kepri”, tambahnya.

Menurut Jumaga, tidak adanya surat balasan dari gubernur menunjukkan bahwa gubernur tidak respon dan memakai haknya.

“Gubernur tidak membalas surat kita, ada kesimpulan hukum bahwa Gubernur tidak memakai haknya dan sekaligus tidak merespon kita. Kita ingin memilih yang terbaik. Tidak ada rivalitas di sini. Nanti Panlih akan proses calon dari partai pengusung. Tidak ada istilah melawan kotak kosong. Gubernur perlu pendamping secepatnya agar realisasi pembangunan dapat segera dilakukan”, katanya yang disambut oleh anggota AMPK dengan tepuk tangan.

Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPRD Kepri, para anggota AMPK pun merasa puas dan membubarkan diri.

(KEPRIONLINE/TANJUNGPINANG/GIBSON MANURUNG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *