Provinsi Kepri Dapat Nilai 68.62 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Keprionline.co.id , Kepri – Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai 68.62 Akuntabilitas kinerja Pemerintah , Dari nilai 68.62 Kepri merupakan urutan kesepuluh dari beberapa Provinsi yang ada di Indonesia . Sementara urutan pertama adalah Provinsi DI Yaogyakarta , Kedua Provinsi Jawa Timur dan yang Ketiga adalah Kalimantan Tengah .

Wakil Presiden menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala.

Ketujuh hal tersebut menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi pada hasil. Jika ketujuh pesan ini dipahami oleh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, dan digaungkan sampai ke pegawai pada tingkat yang paling operasional di masing-masing instansi, diyakini pemerintahan Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

Pada gilirannya, lanjut Wapres, etos kerja akan menjadi budaya yang melekat di seluruh instansi pemerintah, pegawai akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi, anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dan akhirnya pemerintahan Kabinet Kerja dapat mempertanggungjawabkan semuanya secara akuntabel.

Dengan kata lain, setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut dari penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi publik.

Penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. ( red KO / mempan / )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *